Scroll untuk baca berita
Berita UtamaNews

Todung Mulya Lubis: Pemilu 2024 Sarat Nepotisme dan Pelanggaran Etik, Semoga Diadakan Pemilu Ulang

×

Todung Mulya Lubis: Pemilu 2024 Sarat Nepotisme dan Pelanggaran Etik, Semoga Diadakan Pemilu Ulang

Sebarkan artikel ini
Todung Mulya Lubis, Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud (Foto: dok.net)

Domainrakyat.com – Dokumen kesimpulan sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) telah diserahkan oleh oleh ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim Hukum Ganjar-Mahfud itu menyampaikan, dalam dokumen kesimpulan tersebut terdapat beberapa kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsipil untuk disimak Majelis Hakim Konstitusi. Di antaranya, pelanggaran etika, dan nepotisme.

Skroll untuk Melanjutkan
Advertising

“Pelanggaran etika ya yang terjadi dengan kasat mata. Pelanggaran etika terlihat dari Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang melanggengkan syarat pencalonan untuk anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden,” katanya, Selasa (16/4).

Pelanggaran berikutnya, lanjut Todung, nepotisme yang dipertontonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan anaknya dalam Pilpres 2024.

Aksi nepotisme Kepala Negara ini dinilai melanggar TAP MPR yang melarang adanya praktik nepotisme dalam pemilihan umum.

“Ada banyak undang-undang yang melarang nepotisme dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, mendorong anak dan menantunya itu adalah bagian dari nepotisme,” tegas Todung.

Berdasarkan bukti-bukti pelanggaran dan kecurangan yang terjadi ini, Tim Hukum Ganjar-Mahfud berharap Majelis Hakim MK memutuskan agar Pilpres 2024 dilakukan pemungutan suara ulang.

    

Lihat berita dan Artikel Domainrakyat.com di Google News dan WhatsApp Channel